”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Given the very long-time horizon and wide reach on the IDI, I hope to learn the way SAIs can direct on their own to accomplish both harmonised targets and satisfy their person Management roles to deliver regular oversight, insight and foresight in sustainably running public assets."
"Global Index Jakarta saat ini berada di urutan seventy four dari 156 kota, jauh berada di bawah Singapura yang berada di urutan tujuh, sementara nomor satu ditempati The big apple," ujar Pramono, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Tempo
As IDI’s Board prepares for its Conference on twenty five March 2021, we questioned Dr. Pranomo a handful of questions about governance and what it means to become a whole new member with the Board.
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Agung menambahkan, dalam penanganan perkara kasus korupsi Jiwasraya, BPK mengapresiasi Kejagung sebagai aparat penegak hukum yang cepat mengungkap masalah korupsi pengelolaan dana investasi tersebut.
Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di space luar gedung.
Agung menjelaskan, kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Jiwasraya memang kompleks sehingga pendalaman terhadap mereka yang terlibat dalam kasus itu juga harus berhati-hati.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik more info dan pelindungan info pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Soal mengejar concentrate on 50 besar kota worldwide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju 50 besar kota world ini.
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
"Saya fokus pada apa yang saya lakukan untuk diri saya, karena saya tak mau kebebanan hal tak perlu," ujar dia.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
to Anyone Share the ideal in the Jakarta Write-up with close friends, family members, or colleagues. To be a subscriber, it is possible to reward 3 to five content articles on a monthly basis that any person can browse—no subscription wanted! Log in